Dalam kesempatan mengikuti Study Excursion on Gender Based Violence at The Work Place di India pada 26 Januari-1 Februari 2020, saya berkesempatan menyimak pemaparan dari Kadijah Faruqui, seorang pegiat hak asasi manusia, mengenai perlakuan budaya yang tidak setara terhadap perempuan di India.
Perempuan Masih Terpinggirkan
Undang-Undang di India sudah memuat konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sudah memiliki hak untuk dapat memilih, namun perempuan masih terpinggirkan. Selain perempuan yang memiliki kerentanan dan tersegregasi berdasarkan kelas kasta sosial, juga terdapat yang dinamakan “Pati Sistem”.
Pati merupakan sebuah konsep kepemilikan bagi perempuan. Perempuan hanya dikenal melalui “Pati” (yaitu laki-laki yang merupakan ayahnya atau suaminya). Perempuan adalah milik dari “Pati-nya”, milik bapaknya dan atau suaminya. Sistem Pati adalah konsep patriarki dalam penamaan budaya ini, menurut penulis.
Pada beberapa kasus, kerentanan ini dapat mengubah konsep perempuan dari “servant menjadi slavery”. Di Delhi, semua anak yang lahir, apapun agama yang dianut, maupun kasta sosialnya, tetap menggunakan nama ayahnya. Hal ini terdapat pada dokumen, sejak anak tersebut lahir, bersekolah, menikah dan sampai meninggal. Sedangkan nama ibu yang melahirkan anak tersebut, tidak dituliskan, nama perempuan tidak eksis dalam setiap dokumen.
Ujar Kadijah, “Seorang anak suatu kali saat sekolah pernah mengatakan, dia sendiri tidak mengetahui nama asli dari ibunya.”
Tidak ada Perempuan yang Dilahirkan
Diskriminasi juga dialami perempuan, yaitu ibu yang tidak memiliki anak lelaki. Ibu tersebut tidak diperkenankan datang pada acara-acara keagamaan dan sosial, seperti festival yang dinamakan Puja.
Pada tahun 2019, selama 3 bulan, terdapat 100 desa di India Utara, yang sama sekali tidak melahirkan anak perempuan. Berita ini mengejutkan dan tersiar berbagai media. Apakah sebuah alami saja? Atau memang ini merupakan sebuah “kesengajaan”?
Berikut kutipan berita mengenai hal tersebut: “Tak Ada Kelahiran Bayi Perempuan dalam 3 Bulan Terakhir di 132 Desa India” (Liputan 6, 24 Juli 2019)
Pada kasus ini, maka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi meliputi aborsi, seleksi jenis kelamin dan femisida. Terjadi sebuah sistem budaya “seleksi jenis kelamin” yang lebih menginginkan anak laki-laki. Mencengangkan, apabila praktik aborsi di klinik melahirkan, masih berlangsung hingga saat ini.
Pada analisis pembahasan awal dari penulis , maka upaya pembunuhan bayi perempuan sejak lahir termasuk femisida (femicide) dan merupakan kekerasan terhadap perempuan (sesuai dengan CEDAW) maupun kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam budaya setempat, setiap salam yang diberikan dari seorang kepada orang lainnya adalah “semoga memiliki banyak anak”, dan yang dimaksudkan adalah anak laki-laki.
Mengatasi persoalan “femicide since birth” yang rentan dialami oleh anak perempuan dan perempuan yang akan melahirkan, maka India telah memiliki undang undang yang melindungi perempuan yang akan melahirkan.
Undang undang ini melarang pihak keluarga, atau siapa pun untuk menanyakan kepada dokter/ pihak medis, sekaligus menjamin dokter/ medis untuk tidak memberitahukan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan oleh perempuan. Semua dokter dapat menolak memberikan jawaban dari setiap orang yang menanyakan jenis kelamin dari setiap anak yang dilahirkan di rumah sakit, tempatnya bekerja. Dokter mengisi formulir untuk menolak dan tidak bersedia memberikan informasi jenis kelamin anak tersebut kepada siapa saja. Namun, beberapa celah masih terlihat. Upaya ini dilakukan agar seorang perempuan yang hendak melahirkan, tidak dihantui oleh trauma.[]
Chrismanto Pangihutan Purba
Badan Pekerja Komnas Perempuan
(Disarikan dari laporan penulis dalam Study Excursion on Gender Based Violence at The Work Place, diselenggarakan oleh Fair Wear Foundation, pada 26 Januari-1 Februari 2020, di New Delhi, India)
Sumber: klik di sini