Peristiwa kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026, menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat. Berdasarkan laporan yang beredar, sedikitnya 16 orang meninggal dunia dan lebih dari 80 lainnya mengalami luka-luka. Tragedi ini tidak hanya menyisakan kesedihan, tetapi juga memicu kritik luas terhadap kualitas layanan transportasi publik di Indonesia.
Direktur Eksekutif Jalastoria, Ninik Rahayu, menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi publik, khususnya dalam aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.
Menurut Ninik, peristiwa tersebut kembali menunjukkan bahwa layanan transportasi publik belum sepenuhnya mampu menjamin rasa aman secara optimal. Ia menilai bahwa persoalan keselamatan tidak dapat dipandang semata sebagai kejadian insidental, melainkan bagian dari persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan.
Lebih lanjut, Ninik menyoroti adanya dampak yang berbeda terhadap kelompok pengguna tertentu, khususnya perempuan. Dalam kondisi transportasi yang padat dan mobilitas tinggi, perempuan dinilai menghadapi kerentanan yang lebih kompleks, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Hal ini mencakup potensi terjadinya ketidaknyamanan hingga risiko pelecehan di ruang publik.
Ia juga menyinggung kebijakan gerbong khusus perempuan yang selama ini diterapkan sebagai salah satu bentuk perlindungan. Meskipun kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah awal yang penting, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam situasi kepadatan penumpang yang tinggi. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi kerentanan yang dihadapi perempuan.
Selain itu, Ninik mengkritisi munculnya narasi pascakecelakaan yang dinilai bias gender. Ia menilai bahwa pandangan yang menyarankan pembatasan mobilitas perempuan sebagai solusi atas persoalan keamanan merupakan pendekatan yang tidak tepat. Menurutnya, tanggung jawab utama tetap berada pada penyedia layanan dan sistem yang harus menjamin keselamatan seluruh pengguna tanpa diskriminasi.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi berkembangnya kesadaran publik terhadap pentingnya perspektif kesetaraan gender. Diskursus di ruang digital menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam merespons isu-isu ketidakadilan secara lebih kritis dan inklusif.
Sebagai penutup, Ninik menegaskan bahwa tragedi di Bekasi Timur harus menjadi titik refleksi bersama. Ia berharap peristiwa ini dapat mendorong perbaikan kebijakan dan praktik layanan transportasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Upaya membangun kehidupan yang setara dan adil tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, maupun latar belakang lainnya harus terus diperjuangkan,” ujarnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kenyamanan dalam layanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.