Oleh: Maria Goretty Nereng
Awal Gerak yang Dilahirkan dari Cinta
Tidak ada gerakan besar yang lahir tanpa kasih. Di balik sejarah KOWANI, tersimpan jejak perempuan-perempuan yang memulai langkahnya dengan keyakinan sederhana: bahwa bangsa ini hanya akan kuat bila perempuan ikut bergerak. Gerakan perempuan berpolitik dalam arti yang paling hakiki, yaitu kehendak untuk mengatur kehidupan bersama dengan adil dan bermartabat. Tidak menempatkan politik sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai ruang perjuangan untuk melindungi kehidupan, memperjuangkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga serta bangsanya.
Untuk itu perempuan memandang perlu menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Gerakan ini tidak sekadar tindakan sosial, melainkan jawaban atas panggilan iman perempuan. Sebab setiap kali seorang perempuan berani melayani, menguatkan sesama, atau mengangkat yang tertindas, di situlah kasih Tuhan bekerja dalam sejarah manusia.
Pertemuan yang di gagas oleh Kowani, pada peringatan Hari Pahlawan adalah upaya bersama untuk meneguhkan kembali makna Hari Ibu Indonesia sebagai hari kebangkitan perempuan bangsa, dan membangun kesadaran publik lintas generasi bahwa perempuan adalah pilar moral, sosial, ekonomi, dan spiritual bangsa. Mengembalikan makna historis Hari Ibu sebagai momentum perjuangan dan kesetaraan perempuan Indonesia. Meneguhkan peran perempuan sebagai Ibu Bangsa, pendidik generasi, dan penggerak peradaban. Menumbuhkan semangat nasionalisme, solidaritas, dan keadilan gender di tengah perubahan global.
KOWANI dan Jiwa Kolektif Perempuan Indonesia, Jejak Sejarah yang Menghidupkan
KOWANI adalah roh kolektif perempuan Indonesia, roh yang mempersatukan berbagai latar belakang, agama, dan adat untuk satu tujuan: kemajuan bangsa.
Sejenak kita menengok kebelakang tahun 1901, Sejarah Hindia Belanda mencatat tentang Sistem Tanam Paksa yang telah menjadikan pribumi seperti sapi perah, tambang emas untuk kesejahteraan Belanda. Sistem yang menguntungkan pemerintah kolonial, sebuah bentuk eksploitasi. Kebijakan yang tidak adil dan tidak berperikemanusiaan ini, mendorong Conrad Theodor “Coen” van Deventer, kelahiran 29 September 1857 di Dordrecht, Belanda menyerukan agar pemerintah kolonial Belanda membayar utang budi kepada negara jajahan, termasuk Indonesia 1830-1870. Buah pikiran ini kelak menginspirasi lahirnya Ethische Politik, atau Politik Etis. Kelak van Deventer ahli hukum dan anggota parlemen Belanda, yang juga adalah juru bicara Gerakan Kebijakan Etis Belanda, dikenal sebagai bapak Politik Etis.
Atas persetujuan Ratu Wilhelmina I pada tahun 1901. Pemerintah Belanda mulai melancarkan Politik Etis, membalas budi kepada penduduk pribumi yang telah disengsarakan. Tiga program Politik Etis yaitu: irigasi, transmigrasi, dan edukasi; dikenal dengan istilah Trilogi Van Deventer atau Trias Van Deventer. Hutang budi harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan, dan memakmurkan. Pada penerapannya, terbagi menjadi dua golongan, yaitu priyayi dan kawulo alit, rakyat jelata. Pemerintah Kolonial Belanda membuka sekolah bagi pribumi agar dapat menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Hal ini membawa dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia. Romo Van Lith, Misionaris Katolik memanfaatkannya bagi kalangan pribumi untuk mendapatkan pendidikan Barat. Romo ingin membebaskan penduduk pribumi dari kesengsaraan, dan jalan pembebasan itu melalui pendidikan. Romo menyadarkan pendidikan mereka akan meraih kemerdekaan.
Kartini dan Dewi Sartika mengawalinya dengan perjuangan mengupayakan kesetaraan pendidikan bagi perempuan pada awal abad 20. Pada tahun 1912, delapan tahun setelah berpulangnya RA. Kartini, Yayasan Kartini yang didirikan oleh keluarga Van Deventer, membuka Sekolah Kartinidi Semarang. Tulisan Kartini memberikan pengaruh besar terhadap timbulnya kesadaran kritisime perempuan dalam gerakan politik.
Pada periode kebangkitan dan kesadaran nasional yang ditandai lahirnya organisasi Boedi Oetomo, pergerakan nasional pertama di Indonesia yang didirikan 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo, memacu lahirnya pergerakan kaum perempuan yang bertekad meningkatkan kemajuan kaumnya. Atas inisiatif dan seruan ketiga saudara Kartini, yaitu Roekmini, Kartinah, dan Soemantrie maka pada tahun 1912 didirikan perkumpulan atau organisasi perempuan pertama di Jakarta dengan nama Poetri Mardika. Berturut turut kemudian, tahun 1915 Pawiyatan Wanito di Magelang, Wanito Hadi di Jepara, tahun 1917 Purborini di Tegal, Aisyiyah di Yogyakarta, Wanudijo Utomo, diubah menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia, tahun 1918 Wanito Susilo di Pemalang, Darmo Laksmi di Salatiga, Karti Woro dan Budi Wanito di Solo, Wanito Kencono di Banjarnegara, Panti Krido Wanito di Pekalongan, Kesumo Rini di Kudus.Wanito Rukun Santoso di Malang, tahun 1919 Putri Budi Sejati di Surabaya, tahun 1920 Wanito Mulyo di Yogyakarta, tahun 1921 Wanito Utomo di Yogyakarta, tahun 1922 Wanita Taman Siswa, tahun 1924 Poesara Wanita Katholiek di Yogyakarta, tahun 1925 tahun Jong Islamiten Bond Dames Afdeeling di Jakarta.
Selain itu muncul pula organisasi perempuan diluar pulau Jawa, tahun 1914 KAS – Kerajinan Amai Setia, Padang, Sumatra Barat; Keutamaan Istri; Istri Sumatra; PARMI (Partai Muslimin Indonesia); Persatuan Istri Andalas; Sarekat Rukun Istri di Makassar; tahun 1917 PIKAT – Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya di Manado, Kalimantan: Sarekat Dayak; Bali: organisasi Perukunan Istri Denpasar. Bukittinggi menjadi pusat federasi organisasi perempuan di Sumatra Sarekat Kaum Ibu Sumatra.
Organisasi perempuan di luar Jawa, banyak membuka sekolah untuk pribumi yang dilakukan oleh para zending dan missi selain oleh individu, dan ternyata jumlah muridnya melebihi jumlah murid yang ada di Jawa. Pada tahun 1910 di Jawa dan Madura jumlah muridnya hanya 2010 orang, sedangkan jumlah murid luar Jawa dan Madura tahun 1908 sudah mencapai 12.276 orang.
Kesadaran tumbuh dalam hati dan pikiran RA. Soelastri pendiri organisasi Poesara Wanita Katholiek, kelak Wanita Katolik RI dan juga RA. Sutartinah Sasraningrat, kakaknya, kelak menjadi Nyi Hadjar Dewantara, merupakan pendiri organisasi Wanita Taman Siswa. Ibu mereka merupakan cicit Pangeran Diponegoro. Mereka mendapatkan pendidikan di Europeese Meisjesschool, Sekolah Perempuan Katolik Mendut di Magelang, Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 1908. Kelak mereka memperjuangkan kaum perempuan agar keluar dari tekanan dan perlakuan tidak adil.
Pada tanggal 22 Desember 1928, bertempat di sebuah pendopo Dalem Jayadipuran, milik seorang bangsawan, R.T. Joyodipoero. Sekarang digunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jln Brigjen Katamso, Yogyakarta. Tiga puluh organisasi perempuan, Aisyiyah, Boedi Rini, Boedi Wanito, Darmo Laksmi, Jong Islamieten Bond, Jong Java, Karti Wara, Koesoemo Rini, Margining Kaoetaman, Nahdatoel Fatajat, Panti Krido Wanito, Poetri Boedi Soedjati, Poetri Indonesia, Roekoen Wanodijo, Santjaja Rini, Sarekat Islam bagian Istri, Wanita Katholiek, Wanito Kentjono, Wanita Oetomo, Wanito Moeljo, Wanito Sedjati, dan Wanito Taman Siswa, berkumpul, bersatu untuk merumuskan suatu gagasan, membahas berbagai masalah, di antaranya mengenai pendidikan bagi kaum perempuan, mengenai nasib ibu tunggal, reformasi undang-undang perkawinan, anti poligami, dan mengenai kawin paksa.
Sejarah mencatat, Kongres Perempuan Pertama, menjadi tonggak penting dalam revitalisasi partisipasi dan representasi politik perempuan di Indonesia setelah sekian lama terpenjara oleh maskulinisme politik. Perempuan mempraktikkan politik yang berakar pada nilai-nilai pengasuhan, keadilan sosial, dan persaudaraan lintas golongan. Politik empati, turun ke pasar, hadir untuk rakyat, mendengar dari akar rumput, dan mengangkat suara yang sering diabaikan.
Pada kongres perempuan pertama itulah dibentuk gabungan badan-badan perhimpunan (federasi) yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang merupakan gabungan dari tujuh organisasi perempuan, yaitu Wanito Utomo (Perempuan Utama), Perempuan Taman Siswa, Putri Indonesia, Aisyiyah, Jong Islamieten Bond Bagian Perempuan, Perempuan Katolik dan Jong Jawa Bagian Perempuan.
Kongres ini merupakan sebuah momentum kesadaran kolektif perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bersama-sama. Kongres melahirkan berbagai macam visi-misi gerakan politik perempuan Indonesia dalam memperjuangkan eksistensi perempuan dalam segala bidang hingga menuju kemerdekaan Indonesia.
Pada Kongres Perempoean Indonesia III di Bandung tahun 1938, ditetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu Indonesia, dan kemudian dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur, tetapi merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Dari Sajadah ke Sejarah, dari Altar Turun ke Pasar
Kini Perempuan Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai gerakan KOWANI: memperjuangkan hak anak dan perempuan, pendidikan, serta kemanusiaan. Perempuan bukan sekadar pelengkap sejarah, tetapi Penulis yang turut menorehkan makna dalam perjalanan bangsa. Perempuan tidak berhenti pada kasur, pupur, dapur, atau pada kegiatan spiritualnya, diatas sajadah, didepan altar, tetapi berubah menjadi langkah, menjadi aksi dalam pelayanan. Menjahit luka-luka anak bangsa. Hadir di sekolah, di desa, di ruang-ruang dialog antaragama, dan di kegiatan sosial kemasyarakatan. Itulah bentuk nyata iman yang berbuah tindakan. Kekuatan perempuan bukan pada kekuasaan, melainkan pada ketulusan kasih dan keteguhan hati.
Iman yang hidup, tidak hanya dalam doa tapi ikut menulis sejarah. Tidak hanya berhenti di tempat suci, tapi hadir di ruang kehidupan sehari-hari, memberi wujud nyata kasih dan pelayanan, iman yang menggerakkan perubahan sosial. KOWANI lahir dari tangan-tangan perempuan yang berdoa sambil bekerja. Mereka tidak menunggu kesempatan, mereka menciptakannya. Mereka tidak meminta ruang, mereka membangunnya dengan iman, dengan keberanian, dan dengan kasih.
Sebagai penerus, kita diajak menjaga warisan itu tetap menyala. Gerak bersama perempuan dalam sejarah KOWANI bukan hanya kisah masa lalu, tetapi panggilan yang terus hidup di masa kini. Itulah arah gerak perempuan: bergerak bersama, membangun bangsa.
Kini, ketika dinamika politik nasional semakin kompleks, perempuan ditantang untuk tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi sebagai pembentuk arah kebijakan dan penjaga nurani bangsa. Dari altar ke pasar, dari ruang ibadah ke ruang publik, politik perempuan menegaskan bahwa moral, kasih, dan keadilan tidak boleh tercerai dari kekuasaan.
Akhir, Iman yang Diwujudkan dalam Pelayanan
Kita menjadi perempuan yang beriman, berpikir, dan berbuat. Menjadi saksi kasih di tengah dunia yang haus akan keadilan dan harapan. Kita tidak hanya dipanggil untuk berdoa, tetapi juga untuk bergerak. Karena setiap langkah kecil perempuan adalah bagian dari sejarah besar bangsa. Berjuang tanpa kehilangan kelembutan, beriman tanpa kehilangan keberanian.
Menjadi perempuan berarti menjadi jembatan kasih di antara perbedaan. Menjadi pemersatu, bukan pemisah. Menjadi peneguh, bukan penghakim. Perempuan ikut menyuarakan bahwa panggilan pelayanan tak pernah dibatasi jarak atau status, sebab di setiap pelosok tanah air, Tuhan tetap bekerja melalui hati yang rela melayani.
Politik perempuan adalah politik empati, bukan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan dan menegakkan keadilan. Revitalisasi representasi dan partisipasi politik perempuan Indonesia pada masa kebangkitan nasional maupun pra kemerdekaan memberi andil besar dalam membentuk nalar berpolitik perempuan secara aktif maupun pasif hingga masa kini.
Sebagai bagian dari generasi penerus, sejatinya kita turut terpanggil untuk menjaga api itu tetap menyala, api yang diwariskan oleh perempuan-perempuan hebat yang berdoa sambil berjuang, yang berjuang sambil berdoa. Karena sesungguhnya, iman tanpa tindakan hanyalah kata; tetapi iman yang diwujudkan dalam pelayanan, itulah gerak kasih yang sejati.
Penulis adalah tim/relawan JalaStoria, saat ini menjadi pengurus di Bidang Politik Kowani.
DAFTAR PUSTAKA :
Buku :
Trias Kuncahyono, Paulus Sulasdi, Sekali Layar Terkembang, Pantang Surut Kebelakang, Penerbit Buku Kompas
Jurnal / makalah :
Budi Subanar, Sapikul Sagendongan , Sambil tetap berpijak di tanah, melangkah ke depan , Sebuah catatan kecil untuk WKRI
Wawancara :
Liest Pranowo, Kepala Divisi Pengembangan Program DPP WKRI 2018 – 2023
Trias Kuncahyono, Wartawan, Penulis, Dutabesar RI untuk Vatican
Yanne Marciana, Bidang Kaaderisasi DPP WKRI 2018 – 2023
Website :
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini
https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Wanita_Indonesia
https://borobudurlinks.blogspot.com/2010/03/sekolah-mendoet-dan-sejarah.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Boedi_Oetomo
https://id.wikipedia.org/wiki/Europeesche_Kweekschool
Foto-Foto :
Milik Pribadi
Materi Presentasi G. Budi Subanar