Oleh: Rivadeneira Desthy NR
Setiap bulan, tubuh perempuan melakukan sesuatu yang tidak bisa dihindari—menstruasi. Proses biologis ini berlangsung secara rutin, tapi biaya yang menyertainya tidak pernah terasa rutin bagi dompet. Di antara harga kebutuhan pokok yang terus naik, pembalut menjadi salah satu pengeluaran tetap yang jarang dibicarakan, meski dampaknya nyata. Bagi sebagian orang, mengeluarkan empat puluh hingga lima puluh ribu rupiah setiap bulan untuk membeli pembalut sekali pakai mungkin terdengar kecil. Tapi dalam setahun, jumlah itu mencapai lebih dari setengah juta rupiah, dan untuk banyak perempuan di Indonesia, angka itu bisa berarti satu minggu, bahkan satu bulan bahan makanan. Karena menstruasi bukan pilihan, pengeluaran ini pun bukan hal yang bisa ditekan, karena ia adalah “biaya biologis”
Kenaikan harga pembalut bukan hal unik di Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, laporan dari ISSAA (2024) mencatat bahwa harga produk menstruasi naik hingga 40% dalam lima tahun terakhir karena inflasi dan biaya produksi. Di banyak negara, produk ini bahkan masih dikenai pajak layaknya barang mewah—fenomena yang dikenal sebagai pink tax. Di Indonesia, data harga resmi memang tidak selalu tersedia, tapi pola yang sama terasa: harga yang stabil hanya di rak, bukan di kenyataan.
Sebagian orang kemudian beralih pada opsi yang disebut “ramah lingkungan”—pembalut kain, menstrual cup, atau celana menstruasi. Produk-produk ini dijual sebagai solusi dua arah: hemat dan hijau. Tidak salah, tapi juga tidak sesederhana itu. Studi yang dilakukan Kopernik di Sumba Timur menemukan bahwa satu paket pembalut kain reusable dijual sekitar 11 dolar AS, atau hampir dua ratus ribu rupiah—biaya awal yang besar untuk sebagian keluarga. Sementara itu, pembalut sekali pakai di wilayah yang sama menelan biaya rata-rata hanya satu dolar per bulan. Artinya, secara ekonomi, pembalut kain baru terasa “lebih murah” setelah satu atau dua tahun penggunaan—dengan asumsi pengguna bisa mencucinya secara higienis dan menyimpannya dengan benar.
Di sisi lingkungan, pembalut reusable memang menjanjikan pengurangan limbah plastik. Studi yang dilakukan oleh Van Eijk et al. (2021) menyebut bahwa produk semacam ini bisa bertahan hingga dua tahun dan mengurangi emisi karbon dibandingkan pembalut sekali pakai. Namun, penelitian yang sama juga menegaskan bahwa manfaat ini bergantung pada konteks. Di daerah yang kekurangan air bersih atau sinar matahari, proses mencuci dan mengeringkan pembalut justru bisa menimbulkan risiko infeksi dan meningkatkan beban air rumah tangga.
Artinya, pembalut ramah lingkungan tidak otomatis menjadi solusi universal. Ia bisa menjadi penyelamat di satu tempat, tapi beban baru di tempat lain. Sebagian perusahaan bahkan menggunakan label “eco-friendly” hanya sebagai strategi pemasaran, tanpa transparansi soal dampak produksi atau umur pakai produk. Inilah yang disebut greenwashing: ketika wacana keberlanjutan dijadikan kemasan tanpa kejujuran.
Kita sering diajak percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari individu—dengan “beralih ke yang hijau.” Padahal, akses dan konteks menentukan segalanya. Ketika pembalut reusable hanya dijual online dengan harga dua ratus ribu ke atas, siapa yang bisa beralih? Ketika rumah tidak punya air bersih yang cukup, siapa yang bisa mencuci setiap kali selesai menstruasi? Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar produk baru, tapi sistem yang lebih adil: penghapusan pajak produk menstruasi, distribusi pembalut gratis di sekolah dan fasilitas publik, serta edukasi tentang kesehatan menstruasi yang berbasis pada realitas, bukan idealisme pasar.
Di tengah kompleksitas antara keterjangkauan, kesehatan, dan lingkungan, muncul gerakan akar rumput yang menjanjikan, di mana perempuan menjahit pembalut kain mereka sendiri. Gerakan ini bukan sekadar beralih ke produk, tetapi membangun kemandirian, solidaritas, dan pemahaman. Di Pulau Raman, kolaborasi antara Beranda Perempuan dan relawan Biyung Indonesia berhasil melatih perempuan setempat menjahit. Hasilnya, 1.050 pembalut kain diproduksi secara kolektif dan dibagikan, langsung mengatasi kelangkaan akses sekaligus membongkar tabu.
Gerakan serupa menyebar, melibatkan kelompok disabilitas yang diorganisir Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jambi dan UIN STS Jambi. Di Papua, Demianus Dike, pria yang dijuluki “manusia pembalut”, dengan berani mendobrak stigma dengan melatih remaja perempuan dan laki-laki membuat pembalut kain. “Hal [tabu] ini yang harus kita bongkar,” katanya. Bagi para peserta, pelatihan ini membuka wawasan tentang bahaya kimia dalam pembalut komersial dan memberikan solusi nyata yang bisa dibuat ulang, mengurangi ketergantungan dan rasa malu.
Gerakan menjahit ini menawarkan nilai lebih dari sekadar produk “ramah lingkungan” yang dijual di pasaran. Pertama, ia menghilangkan cost barrier awal yang besar. Satu paket pembalut kain reusable komersial bisa dijual hampir Rp 200.000, seperti ditemukan Kopernik di Sumba Timur. Dengan menjahit sendiri menggunakan bahan lokal, biaya awal bisa ditekan drastis. Kedua, gerakan ini disertai edukasi kesehatan reproduksi yang kontekstual, mengubah narasi dari sekadar mengganti produk menjadi memahami tubuh dan hak. Ketiga, ia memberdayakan secara ekonomi dan sosial, menciptakan pengetahuan bersama yang bisa ditularkan.
Harga menstruasi tidak akan pernah bisa dihapus. Tapi beban sosial dan ekonominya bisa dikurangi jika negara mau mengakuinya sebagai bagian dari kebutuhan dasar, bukan urusan pribadi perempuan semata. Yang membuatnya mahal adalah sistem yang masih menganggap hal itu sebagai urusan pribadi, bukan publik.
Mungkin inilah yang membuat pembicaraan tentang menstruasi selalu terasa politis. Ia bukan cuma urusan tubuh, tapi juga urusan siapa yang dianggap pantas diperhatikan oleh negara. Ketika pemerintah masih bisa membiarkan pembalut dikenai pajak, atau ketika pendidikan kesehatan reproduksi hanya diajarkan setengah hati, maka setiap tetes darah perempuan juga menandakan ketimpangan yang menetes perlahan. Membicarakan harga pembalut berarti membicarakan nilai hidup yang tak pernah dihitung dalam rumus ekonomi: tenaga, kenyamanan, dan martabat. Karena keadilan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar—kadang cukup dari keberanian untuk berkata: hal sekecil pembalut pun seharusnya tidak semahal ini.
Penulis merupakan mahasiswa yang tertarik pada isu kesetaraan gender.