Oleh : Risma Alifia Khoirunnisa
Belakangan ini, narasi nikah muda kembali menguat di ruang publik. Hal ini hadir dalam konten media sosial yang romantis, hingga narasi motivasional yang menganggap pernikahan dini sebagai jalan hidup yang paling aman dan ideal. Hal ini memicu pro dan kontra karena pernikahan dini dipromosikan, sementara itu kuliah atau pendidikan tinggi diposisikan sebagai pilihan yang berlebihan, bahkan tidak perlu.
Kemudian muncul perdebatan. Ada yang mendukung nikah muda sebagai hak individu, sementara yang lain menentang karena dianggap menimbulkan risiko. Meskipun demikian, pembicaraan publik sering berhenti pada pertanyaan seperti: boleh atau tidak menikah muda? Dibanding pertanyaan yang lebih dasar dalam kondisi apa perempuan memasuki pernikahan jarang dibicarakan.
Pertanyaan ini sangat penting karena pernikahan bukan hanya ikatan pribadi tetapi juga hubungan sosial yang memiliki banyak kuasa. Pernikahan mudah dipromosikan sebagai solusi tanpa mempertimbangkan kesiapan perempuan dan posisi mereka di dalamnya. Namun, pada kenyataannya itu bisa menimbulkan masalah baru.
Dalam ekonomi modern, terdapat konsep Human Capital Theory yang memandang pendidikan sebagai investasi, bukan ornamen. Pendidikan membentuk kemampuan seseorang untuk berfikir kritis, membaca situasi, dan mengambil keputusan secara rasional. Pendidikan adalah aset yang menentukan posisi individu dalam relasi sosial dan ekonomi.
Bagi perempuan, pendidikan lebih dari sekadar meningkatkan pendapatan. Perempuan berpendidikan membawa kapasitas dan cinta ke dalam pernikahan. Ia tidak hadir sebagai pihak yang sepenuhnya bergantung. Sebaliknya, ia hadir sebagai orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan daya tarik.
Studi menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kontrol yang lebih besar atas hidup mereka. Menurut World Bank, setiap tahun tambahan pendidikan perempuan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Selain itu, data dari BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan menengah hingga tinggi memiliki tingkat partisipasi ekonomi yang lebih tinggi dan posisi tawar yang lebih tinggi dalam keluarga mereka.
Selain itu, pendidikan berdampak langsung pada aspek kesehatan dan keselamatan. WHO menegaskan bahwa pendidikan perempuan berkorelasi dengan kesehatan ibu, penurunan risiko kehamilan berbahaya, dan kesehatan ibu, penurunan risiko kehamilan berbahaya, dan kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pendidikan bukan ancaman bagi keluarga, tetapi justru menciptakan basis untuk relasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Lebih dari itu, pendidikan membuka pintu keluar yang seringkali tidak dibicarakan. Perempuan berpendidikan memiliki lebih banyak opsi secara ekonomi, sosial, dan psikologis ketika hubungan tidak berfungsi dengan baik. Banyak perempuan terpaksa bertahan dalam relasi yang menyakitkan tanpa modal, bukan karena mereka bahagia, tetapi karena mereka tidak memiliki pilihan lain.
UNICEF (2023) mencatat bahwa anak perempuan yang menikah dini lebih berisiko putus sekolah dan mengalamai kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak otomatis menghadirkan perlindungan. Dalam banyak kasus, justru mempersempit ruang aman perempuan sejak awal.
Relasi tidak pernah netral. Pihak yang menguasai sumber daya, pengetahuan, dan jaringan sosial biasanya memiliki kendali dalam hubungan apapun. Ketimpangan kuasa mudah dibungkus atas nama cinta dan pengorbanan ketika perempuan memasuki pernikahan tanpa modal tersebut. Seringkali, apa yang tampak seperti kolabirasi berubah menjadi hierarki.
Disini, nikah muda harus dilihat bukan hanya sebagai keputusan pribadi, tetapi sebagai praktik sosial yang berlangsung dalam struktur ketimpangan gender. Pada dasarnya, menikah terlalu muda bukanlah pelanggaran sosial. Jika kedua pihak benar-benar siap secara mental, emosional, dan finansial, pilihan tersebut dapat dianggap sah. Namun, hal yang berbahaya adalah ketika perempuan diminta untuk meninggalkan proses pendidikannya dan didorong untuk menikah cepat. Fakta bahwa perempuan harus mengorbankan pendidikan masih kuat. Seolah-seolah berhenti sekolah untuk menikah adalah tanda kedewasaan, bukan kehilangan hak. Cara pandang ini bermasalah karena menormalkan pengurangan kemampuan perempuan sejak awal relasi.
Sebagai perempuan di usia dua puluhan yang belum menikah, kegelisahan ini terasa dekat. Tekanan untuk segera menikah sering hadir bukan sebagai ajakan berdialog, melainkan sebagai tuntutan sosial. menunda menikah kerap dibaca sebagai kegagalan, padahal bagi banyak perempuan, itu adalah upaya mengenal diri, membangun kapasitas, dan mengambil keputusan dengan sadar.
Kegelisahan ini terasa semakin dekat bagi saya, seorang perempuan yang belum menikah di usia dua puluhan. Seringkali, tuntutan untuk menikah disebabkan oleh tuntutan sosial, bukan karena dorongan untuk berbicara. Menunda menikah dianggap sebagai kegagalan oleh banyak orang, tetapi bagi banyak perempuan, menikah adalah upaya untuk mengenal diri sendiri, meningkatkan kemampuan, dan membuat keputusan dengan sadar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, “Mengapa perempuan harus kuliah?” tetapi siapa yang menguntungkan ketika wanita diminta untuk berhenti belajar terlalu dini?
Pendidikan tidak boleh dianggap sebagai pilihan tambahan dalam masyarakat yang benar-benar ingin menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Ia tidak hanya merupakan alat penting untuk memastikan bahwa perempuan diposisikan secara setara dan berdaya dalam hubungan yang termasuk pernikahan, tetapi juga merupakan hak.